50 Tahun Menunggu Indonesia Bebas Korupsi…

PolitikindonesiaAnggota Komisi IX DPR RI Periode 1999 – 2004, Dudhie Makmoen Moerod, Endin AJ Soefihara, Hamka Yandhu dan Udju Juhaeri sudah dijatuhi hukuman dalam Kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Hingga kini, rangkaian kasusnya belum selesai ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cukup panjang jalan untuk mengurai kasus korupsi yang melibatkan sebagian besar anggota Komisi IX DPR 1999-2004 itu. Empat politisi ini, bagian dari 54 anggota Komisi IX DPR saat itu, 41 di antaranya memilih Miranda, termasuk empat orang yang sudahdijatuhi hukuman itu.

Empat politisi yang dianggap sebagai aktor lapangan itu, seperti diungkapkan Wakil Ketua bidang Pencegahan KPK, Muhammad Jasin, ditetapkan sebagai tersangka 8 Juni 2009. Vonis akhirnya dijatuhkan hampir setahun kemudian, semuanya pada 2010.

Tak lama setelah itu, KPK kembali menetapkan 26 politisi lainnya sebagai tersangka, satu di antaranya belakangan meninggal dunia, sehingga menjadi hanya 25 orang. KPK berjanji akan memberkaskan tersangka lainnya, jika tersedia cukup bukti, untuk menuntaskan kasus tersebut.

Apa yang terjadi dalam penyelesaian Kasus Miranda itu, cukup membuktikan, penanganan kasus korupsi di Tanah Air, memakan waktu lama. Lihat saja. Contoh konkritnya, ya itu, Kasus korupsi cek perjalanan itu, hingga saat ini (2011), KPK baru  mengusung sebagian tersangka untuk dapat divonis oleh Pengadilan Tipikor.

Begitu runyamkah untuk menuntaskan sebuah kasus korupsi? Atau ada faktor lain yang diluar konteks hukum sebagai penghambat? Yang jelas, cukup panjang waktu dibutuhkan untuk mengurainya?

Lihat saja, untuk 25 tersangka lainnya, sampai kini penyidik KPK masih berpacu dengan waktu dalam penyelesaiannya. Karena itu, bisa dipastikan penanganan kasusnya masih membutuhkan banyak lagi waktu. Apalagi untuk ke pengadilan, sampai keluar vonis yang berkekuatan hukum tetap.

Belum lagi kalau berharap aparat menuntaskan kasus itu setransparan mungkin. Soalnya, untuk memeriksa seorang Nunun Nurbaeti, orang  yang disebut-sebut membagikan dana  untuk para politisi itu, sampai hari ini, KPK seperti tak berdaya. Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu menyodorkan alasan sakit lupa ingatan akut, sehingga tak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan.

Bila melihat tali-temali kasus suap ini, tampaknya, jangankan Nunun Nurbaeti, Miranda sendiri, bisa-bisa tak tersentuh UU Tipikor.

Alhasil, timbul kesan, penanganan kasus ini tak menjadi maksimal. Sudah terbukti di pengadilan ada kasus suap yang mengarah ke korupsi, bahkan penerima suapnya sudah divonis dan sebagian besar sedang menjalani pemeriksaan. Tetapi, tokoh penyuapnya tak diketahui, sampai hari ini.

Karena itu, asa kita tidak boleh terlalu besar dipatrikan, misalnya untuk penuntasan kasus Gayus Tambunan, yang juga tali-temali. Lepas dari isu yang mengiringinya, soal adanya keterlibatan jaringan mafia hukum dan pajak di dalamnya. Gayus sendiri, yang kini sedang menjalani persidangan, materi kasusnya belum menuju arah kesana.

Di Atas 50 Tahun

Jajak pendapat politikindonesia.com, yang menjaring 507 responden, sampai Minggu (16/01), jelas menunjukkan betapa masyarakat tidak  terlalu yakin dengan slogan: ‘Indonesia Bebas Korupsi. Dalam poling bertema:  Berapa Tahun Lagi Indonesia Bebas Korupsi? terbanyak memilih opsi di atas 50 tahun.

Poin jawaban “Lebih dari 50 tahun” itu dipilih 343 responden, atau mencapai 67,65 persen. Di urutan kedua, 10-20 tahun dipilih oleh 76 orang atau 14.99 persen. Disusul jawaban 30-50 tahun (19,06 persen), dan 7,3 persen yang dipilih 37 orang.

Belum bisa dipastikan, apakah pilihan jawaban “di atas 50 tahun” itu menunjukkan keputusasaan publik atas lambannya penanganan kasus-kasus korupsi di Tanah Air. Sama tidak jelasnya, apakah itu berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Itu artinya, publik tidak bisa terlalu berharap banyak kasus  mafia hukum dan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, akan tuntas segera. Lika-liku masalah yang terus mengiringi penanganan kasus terdakwa yang katanya ada mafia hukum dan pajak itu, malah melebar ke berbagai sisi

Asa Rakyat

Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi, setidaknya ditunjukkan dalam Kasus Miranda dan yang terbaru, Kasus  Gayus, yang memunculkan tudingan, seakan pemerintah tak serius dalam penanganan Kasus Korupsi.

Yang termasuk serius, bisa juga dimaknai terlalu berlebihan, pernyataan sejumlah tokoh agama  yang melansir adanya kebohongan pemerintah. Salah satunya soal penanganan kasus korupsi.  Intinya, pemerintah dianggap  tak kunjung tuntas menangani kasus-kasus korupsi di Tanah Air.

Padahal, di era Pemerintahan Presiden SBY-JK dan SBY-Boediono, ranking pemberantasan kasus koruspi, menempati rekor tertinggi, sejak Republik Indonesia berdiri. Fakta ini memang tidak bisa dipungkiri. Hanya saja, asa rakyat begitu besar digantungkan untuk membumi hanguskan korupsi. Bukan apa-apa, akibat adanya korupsi, rakyatlah yang menjadi korban. Kita tidak bisa menikmati hasil kekayaan negeri ini secara maksimal dan merata.

Bisa jadi, seperti kalangan masyarakat lainnya, para tokoh agama itu, tak sabar melihat hilangnya penyakit korupsi itu. Kasus Utama Gayus belum tuntas, malah terus beranak-pinak, tanpa menyentuh substansi. Rakyat memang begitu rindu dengan kecepatan dan ketegasan, bukan hanya silang pendapat yang menyesakkan ruang publik.

Sejumlah jawaban atau klarifikasi boleh saja diberikan. Tetapi, situasi yang demikian membuat publik terlanjur menurunkan tingkat kepercayaan. Mereka tak habis mengerti, mengapa untuk mengungkap siapa saja perusahaan, individu bermasalah, misalnya  yang bermain dalam mafia pajak dan hukum pada Kasus Gayus, aparat penegak hukum dibuat pontang-panting, atau hanya berpura-pura tak berdaya.

Padahal, seperti disuarakan Gayus Tambunan, termasuk lewat pengacaranya Adnan Buyung Nasution atau Satgas Anti Mafia, segala berkas dan data serta informasi sudah diberikan kepada aparat penegak hukum. Semua sudah diungkap, mulai dari pemberi uang, penerima uang, bahkan hingga metode Gayus membereskan persoalan. Namun, sampai hari ini hasilnya belum terlihat secara signifikan. Hanya tiga perusahaan Grup Bakrie saja yang menjadi bulan-bulanan di ruang publik. Padahal, masih puluhan, bahkan ratusan perusahaan lainnya yang disebutkan Gayus Tambunan. Tentu saja jumlah uang yang “dikasuskan”, bisa mencapai ratusan miliar atau triliunan rupiah.

Masuk akal kalau publik bertanya-tanya, ada apa di balik semua itu? Ada kekuatan besar apa  yang bermain sehingga masalah itu tak bisa dituntaskan seterangbenderang mungkin. Siapa jaringan mafia yang berada di balik Kasus Gayus?

Secercah harapan kembali muncul, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar Rapat Terbatas untuk membahas Kasus Gayus, besok, Senin, 17 Januari 2011. Presiden akan memimpin rapat yang dihadiri institusi penegak hukum, untuk mengurai tali-temali  kasus tersebut.

Jadi, mari kita tunggu hasilnya, sehingga masyarakat tak perlu menunggu sampai 50 tahun lebih, baru Indonesia bebas dari  korupsi. Kalau bisa sekarang kenapa harus menunggu lama? Atau memang untuk mengurai dan menuntaskan tali-temali kasus korupsi, memerlukan waktu yang lama, seperti yang terjadi pada kasus Miranda.

(Yusuf Yazid)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: